Mensos tegaskan bansos dari APBN tidak alami penundaanpenyaluran

6 hari yang lalu

Jakarta Layarkepri -

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Mensos Gus Ipul) menegaskan penyaluran support sosial (bansos) nan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak bakal mengalami penundaan jelang Pemilihan kepala wilayah (Pilkada) 2024.

Gus Ipul menerangkan penundaan penyaluran bansos untuk mengantisipasi politisasi jelang pilkada 2024 tersebut hanya bertindak untuk bansos nan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Nggak, nggak ditunda. Kalau untuk nan APBD ditunda. Kalau APBN, boleh. Saya sudah koordinasi, nan krusial kudu diukur lah ya, memang kudu efektif,” kata Gus Ipul usai penandatanganan nota kerja sama Kementerian Sosial (Kemensos) dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal di Kantor Kemensos Salemba, Jakarta pada Jumat.

Ia menerangkan pemberian bansos dari pihaknya tidak berjumpa langsung dengan masyarakat penerima manfaat, melainkan melalui metode transfer dengan menggandeng Himpunan Bank Negara (Himbara) ataupun PT. Pos Indonesia sehingga dipastikan bebas politisasi.

Gus Ipul juga menegaskan bakal memberikan hukuman tegas jika nantinya tetap menemukan ada pihak nan menyalahgunakan pemberian bansos dari Kemensos.

Pada kesempatan itu, dia juga mengimbau masyarakat penerima faedah bansos agar memanfaatkan support dari pemerintah pusat tersebut sebagaimana mestinya, ialah untuk membeli asupan makanan bergizi, kebutuhan pendidikan anak sekolah hingga pemenuhan gizi ibu hamil, dan bukan sebaliknya untuk perihal lain, seperti gambling online alias pinjaman online.

Sebelumnya pada Rabu (13/11), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan Surat Edaran (SE) kepada pemerintah wilayah (pemda) nan mengatur penundaan pengedaran support sosial (bansos) dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) menjelang Pilkada Serentak 2024.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan patokan tersebut dikecualikan kepada wilayah nan mengalami bencana, seperti Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Selengkapnya

Sumber ANTARA