Jakarta Layarkepri - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI berbareng Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) berkomitmen menjaga ruang kondusif bagi wanita di Pilkada 2024.
Komitmen itu disampaikan dalam Deklarasi Bersama Kampanye Pilkada Damai 2024 berjudul “perempuan berani mengawasi dan memilih #bersamalawandiskriminasi” di hari bebas kendaraan bermotor, Jakarta, Minggu.
“Kami harapkan segala corak diskriminasi terhadap wanita itu tidak dilakukan, dan kemudian, para pemilih wanita bisa bebas dalam menggunakan kewenangan pilihnya maupun kewenangan dipilihnya,” kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja usai aktivitas di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Minggu.
Selain itu, Bagja mengharapkan pemilih wanita di Indonesia berani mengawasi penyelenggaraan tahapan Pilkada 2024.
“Kami membujuk seluruh masyarakat untuk bersinergi dan bersama-sama mengawasi dan mencegah segala corak diskriminasi dalam pilkada. Dengan begitu, kita tidak hanya menjaga pilkada, tetapi menjaga menegakkan kewenangan wanita dalam pilkada,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota KPU RI Iffa Rosita mengingatkan bahwa separuh populasi dari daftar pemilih tetap (DPT) adalah perempuan, sehingga pemilih wanita menjadi krusial dalam Pilkada 2024.
“Sehingga di sini, hari ini, saya mau agar wanita menjadi garda terdepan mengawal suksesnya Pilkada 2024. Perempuan kudu berani, kritis, dan terbuka, menyampaikan semua keluh kesah mengenai seluruh tahapan Pilkada 2024,” kata Iffa.
Iffa juga menyampaikan bahwa Pilkada 2024 tetap memerlukan partisipasi pemilih perempuan. Oleh karena itu, dia mengatakan bahwa bunyi pemilih wanita sangat penting.
“Saya minta kelak di TPS (tempat pemungutan suara) kita bisa membuktikan kembali, setelah Pemilu 2024, bunyi wanita bisa lebih tinggi daripada laki-laki,” ujarnya.
Lebih lanjut, Menteri PPPA Arifah Fauzi mengatakan bahwa deklarasi tersebut menjadi bagian upaya kementeriannya untuk meminimalkan kekerasan terhadap wanita selama Pilkada 2024
“Jadi, kami awasi bersama-sama beserta Bawaslu dan kawan-kawan semua agar para wanita khususnya bisa memilih sesuai dengan hati nurani mereka,” kata Menteri PPPA.
Selain Bawaslu RI, KPU RI, dan Kemen PPPA, Badan Perserikatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk pemberdayaan perempuan, UN Women, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Yayasan Kalyanamitra, dan Koalisi Perempuan menyatakan komitmen nan sama.
Baca juga: KPPPA: Pilkada Serentak 2024 kudu bebas diskriminasi bagi perempuan
Baca juga: Perludem sorong parpol beri ruang bagi calon kepala wilayah perempuan
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024