Kebijakan Rotasi Kepala Sekolah: Misi Pemerataan Kualitas Pendidikan di Parigi Moutong
Parigi Moutong – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mengambil langkah tegas untuk meratakan kualitas pendidikan di seluruh wilayahnya, termasuk daerah-daerah terpencil. Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, menegaskan bahwa seluruh kepala sekolah di daerah tersebut wajib merasakan penugasan di lokasi-lokasi yang membutuhkan perhatian lebih. Kebijakan ini akan diimplementasikan melalui mekanisme rotasi dan mutasi jabatan, yang bertujuan untuk memastikan pemerataan kualitas pendidikan secara menyeluruh.
Penegasan ini disampaikan langsung oleh Bupati Erwin Burase usai memimpin upacara pelantikan ratusan kepala sekolah baru di Auditorium Kantor Bupati Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, pada Jumat (2/1/2026). Beliau menekankan bahwa penugasan di wilayah terpencil bukanlah sebuah hukuman, melainkan sebuah panggilan tanggung jawab dan bentuk pengabdian yang mulia bagi para pemimpin satuan pendidikan.
“Jabatan ini bukan hukuman, tapi bernilai ibadah. Semakin sulit tempat kita bekerja, semakin besar tantangannya, maka nilai ibadahnya juga semakin tinggi,” ujar Erwin di hadapan para kepala sekolah yang baru saja dilantik. Pernyataan ini menggarisbawahi filosofi di balik kebijakan tersebut, yaitu melihat tantangan sebagai peluang untuk meningkatkan nilai pengabdian.
Evaluasi Kinerja Berkelanjutan untuk Rotasi Berbasis Kebutuhan
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong tidak hanya menerapkan kebijakan rotasi, tetapi juga akan melakukan evaluasi kinerja kepala sekolah secara berkala. Evaluasi ini akan dilaksanakan setiap tiga hingga enam bulan sekali. Hasil evaluasi kinerja tersebut akan menjadi dasar pertimbangan untuk rotasi lanjutan, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi riil di setiap sekolah.
Erwin Burase mengungkapkan keprihatinan atas fenomena masih banyaknya kepala sekolah yang berharap ditempatkan di lokasi yang dekat dengan tempat tinggal mereka. Ia menyadari bahwa keinginan tersebut wajar, namun jika semua kepala sekolah hanya memilih lokasi yang mudah dijangkau, maka sekolah-sekolah di wilayah terpencil akan mengalami kekosongan kepemimpinan.
“Kalau semua mau dekat rumah dan jalan bagus, lalu siapa yang mengurus sekolah-sekolah di daerah terpencil?” tanyanya retoris di atas mimbar. “Apakah sekolah yang jauh itu tidak perlu kepala sekolah dan guru yang berkualitas?” lanjutnya, menekankan urgensi keberadaan pemimpin yang kompeten di setiap sudut wilayah.
Manajemen Talenta dan Penyegaran Organisasi
Menyadari bahwa setiap kebijakan dapat memunculkan berbagai reaksi, pemerintah daerah berupaya agar dampak dari kebijakan rotasi ini tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Bupati Erwin menegaskan bahwa semua jabatan kepala sekolah bersifat sementara dan sangat bergantung pada kinerja yang ditunjukkan. Kepala sekolah yang memiliki kinerja baik akan menjadi prioritas untuk dipertimbangkan dalam rotasi ke sekolah lain yang membutuhkan peningkatan mutu.
Lebih lanjut, Pemkab Parigi Moutong mulai menerapkan sistem manajemen talenta dalam proses penataan jabatan kepala sekolah ke depan. Sistem ini mencakup promosi jabatan serta pengisian posisi yang kosong akibat pensiun. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kaderisasi kepemimpinan yang kuat dan berkelanjutan di lingkungan pendidikan.
Erwin juga menyoroti isu mengenai beberapa kepala sekolah yang telah menjabat dalam kurun waktu yang sangat lama, bahkan mencapai tujuh hingga sepuluh tahun di satu sekolah. Kondisi ini dinilai perlu adanya penyegaran untuk menjaga dinamika organisasi, meningkatkan semangat kerja para tenaga pendidik, dan membuka peluang bagi ide-ide baru.
Landasan Hukum dan Kesejahteraan Kepala Sekolah
Kebijakan rotasi dan mutasi jabatan kepala sekolah ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang mengatur tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Peraturan tersebut secara spesifik membatasi masa jabatan maksimal dua periode berturut-turut untuk jabatan kepala sekolah.
Di samping penegasan mengenai rotasi, pemerintah daerah juga berkomitmen untuk tetap memperhatikan kesejahteraan para kepala sekolah. Perhatian ini termasuk bagi mereka yang bertugas di daerah terpencil. Pemkab Parigi Moutong akan terus berupaya memberikan insentif tambahan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah. Langkah ini diharapkan dapat memotivasi para kepala sekolah untuk menjalankan tugasnya dengan lebih baik, terlepas dari lokasi penugasan mereka.
Pemerataan kualitas pendidikan melalui penempatan sumber daya manusia yang kompeten di setiap sekolah menjadi prioritas utama. Dengan kebijakan ini, Parigi Moutong bertekad untuk memberikan kesempatan pendidikan yang setara bagi seluruh siswa, di mana pun mereka berada.
Komentar