Jakarta Layarkepri - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan penemuan awal krusial agar jangan sampai bentrok pertanahan berpotensi mengganggu stabilitas nasional.
"Kita melakukan penemuan awal alias early warning system, jangan sampai bentrok pertanahan ini mengganggu stabilitas ketahanan dan pertahanan nasional," ujar Nusron dalam pembukaan Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan di Jakarta, Kamis.
Nusron juga menambahkan bahwa jangan sampai bentrok pertanahan ini menciptakan ekses politik nan sampai mengganggu stabilitas politik nan sudah kondusif.
Konflik-konflik pertanahan bisa menimbulkan ekses nan luas. Kalau diidentifikasi maka ekses bentrok pertanahan ini ada tiga.
Pertama, ekses bentrok pertanahan nan level rendah biasanya bentrok perseorangan dengan individu.
Kemudian nan bentrok level tinggi, biasanya antara perseorangan dengan korporasi, tetapi juga bisa melibatkan nan ketiga adalah ekses bentrok tanah nan melibatkan ekses politik dan mengganggu stabilitas serta pertahanan nasional.
Hal ini dapat terjadi jika sudah menyangkut antara rakyat dengan abdi negara negara alias dengan aset negara.
"Ini kudu kita cermati jangan sampai ini terjadi," kata Nusron.
Sebagai informasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid bakal menjalin kerja sama dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin untuk mengamankan aset-aset negara nan dikelola Kementerian Pertahanan dan TNI.
Baca juga: Menteri ATR: Satu rencana tata ruang berkedudukan antisipasi rawan bencana
Baca juga: Menteri ATR dan Menhan bakal bekerja sama untuk mengamankan aset negara
Menurut Nusron, banyak aset-aset TNI diserobot oleh pihak-pihak tertentu. Ada nan berubah menjadi real estate, berubah menjadi mal, berubah menjadi hotel.
Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan untuk melakukan penataan ulang, sertifikasi nan bagus dan diamankan agar aset-aset negara tidak hilang.
Nusron juga meminta kerja sama dengan Menhan mengenai penanganan bentrok pertanahan nan dapat mengakibatkan terganggunya sistem pertahanan nasional, terutama nan menyangkut antara bentrok antara perseorangan dengan negara dan korporasi dengan negara.
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024