China siap bernegosiasi dengan RI soal klaim tumpang tindih di laut

Beijing Layarkepri - Pemerintah China menyebut siap bermusyawarah dengan Indonesia mengenai adanya klaim tumpang tindih di laut.

"China siap bekerja dengan Indonesia untuk mewujudkan kesepahaman krusial nan dicapai antara pemimpin kedua negara dan memastikan bahwa hasil kerja sama kita dapat menguntungkan kedua negara dan kedua masyarakat pada secepatnya," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jiang dalam konvensi pers di Beijing pada Senin (11/11).

Hal tersebut disampaikan mengenai dengan Joint Statement pemerintah China dan Indonesia tentang "Peningkatan Kemitraan Strategis Komprehensif dan Komunitas China-Indonesia untuk Masa Depan Bersama" nan diambil dari laman Dewan Negara China sebagai hasil pertemuan bilateral Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping pada 9 November 2024.

Dalam butir ke-9 kesepakatan tersebut disampaikan kedua negara bakal bersama-sama membikin lebih banyak titik terang (bright spots) dalam kerja sama maritim termasuk untuk area yang mengalami klaim tumpang tindih dan sepakat untuk membentuk Komite Pengarah Bersama dengan tujuan peningkatan kerja sama nan relevan dengan prinsip saling menghormati, kesetaraan, saling menguntungkan, fleksibilitas, pragmatisme, dan membangun konsensus, sesuai dengan peraturan norma masing-masing.

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Indonesia juga sudah mengeluarkan pernyataan bahwa kesepakatan berbareng tersebut tidak dapat dimaknai sebagai pengakuan atas klaim "9-Dash-Lines" lantaran Indonesia selalu pada posisi bahwa klaim tersebut tidak mempunyai pedoman norma internasional dan tidak sesuai dengan UNCLOS 1982 sehingga kerja sama tidak berakibat pada kedaulatan maupun yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna Utara.

"China menganjurkan untuk bersama-sama melakukan pembangunan dan mengesampingkan perselisihan serta berkomitmen untuk bekerja dengan negara-negara tetangga di seberang lautan sehingga perselisihan dapat dikelola dengan lebih baik, mendorong kerja sama, menegakkan stabilitas dan mencapai hasil nan saling menguntungkan," tambah Lin Jian.

China, kata Lin Jian, juga siap untuk secara aktif meningkatkan dan melaksanakan kerja sama maritim, termasuk pembangunan berbareng negara-negara tetangga di seberang lautan.

"Dokumen kerja sama nan ditandatangani oleh China dan Indonesia soal kerja sama maritim utamanya untuk mencapai konsensus politik dan kesepakatan arah kerja sama kedua negara soal area klaim nan tumpang tindih. Kedua negara selanjutnya bakal lebih jauh membicarakan hal-hal spesifik, seperti isi dan langkah kerja sama," jelas Lin Jian.

Terkait dengan kedaulatan dan kewenangan China di Laut China Selatan, Lin Jian mengatakan perihal tersebut berdasarkan pada sejarah dan hukum.

"Wilayah tersebut ditetapkan berasas sejarah nan panjang dan konsisten dengan norma dan praktik internasional. Sejak 1948, pemerintah China secara resmi telah mengumumkan garis putus-putus dan menegaskan kembali kedaulatan dan hak-haknya di Laut China Selatan," ungkap Lin Jian.

Namun, ungkap Lin Jian, China sangat memprioritaskan pentingnya penandatangan kerja sama maritim untuk pembangunan berbareng dengan Indonesia.

"China siap untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam mengimplementasikan pemahaman berbareng nan dicapai kedua pemimpin negara sehingga kesepakatan tersebut dapat berfaedah bagi kedua negara dan bangsa sesegera mungkin," kata Lin Jian.

Disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping pada Sabtu (9/11), Indonesia dan China juga menandatangani tujuh kesepakatan kerja sama bilateral termasuk pedoman kerja sama teknis (Technical Cooperation Guidelines/TCG)`termasuk berisi poin kerjasama untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan pekerja perikanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia di sekitar wilayah penangkapan ikan dengan peningkatan sektor hilirisasi hasil perikanan.

TCG mencakup 12 bagian pengaturan kerja sama Indonesia-China, di antaranya mengenai perusahaan patungan, kapal hingga kuota penangkapan ikan. Sedangkan ruang lingkup kerja sama nan bakal dilakukan meliputi bagian perikanan tangkap dan pengolahan produk perikanan sesuai ketentuan norma di Indonesia.

Di dalamnya juga mencakup perjanjian mengenai pembangunan akomodasi perikanan di darat, termasuk pelabuhan perikanan, pertukaran keterampilan, pelatihan, dan info relevan mengenai sektor perikanan.

Menteri Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono nan menandatangani TCG tersebut mengatakan TCG merupakan perjanjian strategis untuk membangun ketahanan pangan serta dapat menjadi kesempatan untuk meningkatkan pendapatan negara bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan.

Sementara Kemenlu RI mengatakan kerja sama maritim Indonesia diharapkan bakal mencakup beragam aspek kerja sama ekonomi, khususnya di bagian perikanan dan konservasi perikanan di Kawasan dengan berasas kepada prinsip-prinsip saling menghormati dan kesetaraan seusai peraturan masing-masing negara.

Bagi Indonesia, kerja sama tersebut tunduk pada peraturan nan mengatur kewilayahan; undang-undang ratifikasi perjanjian internasional kelautan, khususnya Konvensi Hukum Laut 1982; maupun ratifikasi perjanjian bilateral tentang status norma perairan alias pun delimitasi pemisah maritim; peraturan tentang tata ruang laut serta konservasi dan pengelolaan perikanan, perpajakan dan beragam ketentuan lainnya.

Baca juga: Prabowo dinilai mainkan peran strategis RI di ASEAN dan Asia Pasifik
Baca juga: China, Indonesia kerja sama bina tenaga terampil teknologi metalurgi
Baca juga: Disaksikan Prabowo, PLN kerjasama sektor daya berbareng China

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024